Rangkuman Materi dan Soal Latihan PKn Kelas 5 SD Tentang Peraturan Perundang-undangan di Indonesia
Berikut ini merupakan Rangkuman PKn Kelas 5 SD Tentang Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, SOal latihan PKn Kelas 5 SD Tentang Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, Contoh Soal PKn Materi Peraturan Perundang-undangan di Indonesia 5 SD.
Rangkuman Materi PKn Kelas 5 SD Tentang Peraturan Perundang-undangan di Indonesia
1. Peraturan perundang-undangan adalah hukum yang dibuat secara tertulis, yang mengatur segala sendi kehidupan masyarakat di negara tersebut.
2. Peraturan perundang-undangan ini dibuat oleh aparatur negara yang berwenang.
3. Peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dibuat oleh aparatur negara dan berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia juga lembaga-lembaga negara yang berkedudukan di pusat negara.
4. Peraturan perundang-undangan di tingkat daerah dibuat oleh kepala daerah dengan meminta persetujuan dari Dewan Perwakilan Daerah (DPRD). Peraturan ini berlaku untuk warga negara yang bertempat tinggal atau pendatang di daerah tersebut.
5. Peraturan perundang-undangan yang dibuat untuk warga negara dimaksudkan agar kehidupan warga negara berjalan sesuai jalur hukum sehingga tidak ada warga negara yang dirugikan.
6. Manfaat peraturan perundang-undangan antara lain, menjaga ketertiban di tengah masyarakat, menjamin hak-hak warga negara, mengatur kewajiban warga negara, memberikan petunjuk dan batasan bagi lembaga-lembaga negara dan mengamankan wilayah negara Republik Indonesia.
7. Menurut Tap MPR No III/MPR/2000, sumber hukum di Indonesia adalah Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila terdapat dalam Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945.
8. Tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu UUD 1945, Tap MPR, UU, Perpu, PP, Keppres, Perda.
9. Contoh peraturan perundangan di tingkat pusat adalah Peraturan Lembaga Negara atau badan negara yang dianggap sederajat dengan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Kepala LPND/Komisi/Badan atau Peraturan Ditjen suatu Departemen.
10. Contoh peraturan perundangan di tingkat daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Gubernur Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota, Peraturan Bupati atau Walikota, Peraturan Desa (Perdesa).
Soal Latihan PKn 5 SD tentang Peraturan Perundang-undangan di Indonesia
LATIHAN 1
A. Berilah tanda silang pada jawaban yang benar di bawah ini!
1. UUD 1945, Pasal 1 ayat 3 mengatakan bahwa Indonesia adalah ....
a. negara demokrasi c. negara hukum
b. negara monarki d. negara kertagama
2. Semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam ....
a. hak azasi manusia c. pemerintahan
b. hukum d. negara
3. Pengertian peraturan perundang-undangan, yaitu ....
a. hukum yang diatur oleh negara demi kepentingan masyarakat
b. hukum yang sah secara legal dan mengikat warga negara saja
c. hukum yang dibuat oleh aparatur negara untuk ditaati oleh penguasa
d. hukum yang dibuat secara tertulis yang mengatur segala sendi kehidupan
4. Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia terbagi dua. Yaitu ....
a. peraturan perundangan tingkat daerah dan tingkat provinsi
b. peraturan perundangan tingkat pusat dan tingkat daerah
c. peraturan perundangan tingkat provinsi dan tingkat pusat
d. peraturan perundangan tingkat dasar dan tingkat atas
5. Peraturan ini dibuat oleh aparatur negara dan berlaku untuk seluruh wilayah di Indonesia. Nama peraturan ini adalah ....
a. peraturan perundangan tingkat pusat
b. peraturan perundangan tingkat provinsi
c. peraturan perundangan tingkat daerah
d. peraturan perundangan tingkat atas
6. Manfaat peraturan perundang-undangan, kecuali ....
a. memberikan petunjuk dan batasan bagi lembaga-lembaga negara
b. menjamin hak-hak warga negara
c. menjaga ketertiban di tengah masyarakat
d. mengamankan wilayah milik pribadi setiap warga negara
7. Tata urutan peraturan perundang-undangan, kecuali ....
a. UUD 1945
b. peraturan Pemerintah pengganti undang-undang (perpu)
c. peraturan Gubernur Provinsi
d. ketetapan MPR
8. Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang (perpu) dibuat oleh presiden jika terjadi hal-hal tertentu yang mendesak seperti di bawah ini, kecuali ....
a. DPR berhak menolak atau menerima rancangan Perpu tersebut, dengan tidak melakukan perubahan
b. perpu bisa dirubah oleh DPR
c. jika DPR telah menolak, maka Perpu tersebut harus dibatalkan
d. perpu harus diajukan oleh presiden kepada DPR dalam persidangan DPR berikutnya
9. Peraturan perundangan di tingkat pusat seperti Peraturan Lembaga Negara atau badan negara yang dianggap sederajat dengan Presiden adalah ....
a. peraturan menteri
b. peraturan Ditjen
c. peraturan Kepala LPND
d. peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU)
10. Pemerintah provinsi DKI Jakarta, dan pemerintah provinsi lainnya memiliki peraturan perundangan tentang larangan merokok. Jenis peraturan ini termasuk ....
a. peraturan perundangan tingkat pusat
b. peraturan perundangan tingkat daerah
c. peraturan perundangan yang berhubungan langsung dengan kehidupan pemerintah
d. peraturan perundangan yang tidak berhubungan langsung dengan kehidupan masyarakat
LATIHAN 2
B. Jawablah pertanyaan berikut ini!
1. Mengapa warga di suatu lingkungan masyarakat membutuhkan peraturan perundang-undangan?
Jawab: .......................
2. Apabila pada suatu negara tidak dibuat peraturan perundangundangan, apa yang akan terjadi?
Jawab: .......................
3. Sebutkan urutan peraturan perundang-undangan menurut Tap MPR No. III/MPR/2000, sertakan dengan contoh
Jawab: .......................
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 29 Tahun 2005, berisi tentang?
Jawab: .......................
5. Peraturan tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan, Keindahan Kota adalah peraturan daerah Bandung nomor?
Jawab: .......................
LATIHAN 3
c. Isilah titik-titik di bawah ini!
1. Menurut UUD 1945 Pasal ... hasil amandemen, negara Indonesia adalah negara .... Oleh karena itu semua warga negara harus ... dan ... terhadap hukum ... yang ....
2. Peraturan perundang-undangan di ... dibuat oleh kepala daerah dengan meminta persetujuan dari ....
3. Manfaat dari tegaknya ... tersebut dapat tercapai apabila ... mematuhinya.
4. Peraturan Pemerintah (PP) dibuat oleh ... untuk memudahkan .... atau ... undang-undang.
5. UU Republik Indonesia No ... tentang perubahan UU No. 21 Tahun 1997, mengenai .... Hak Atas Tanah dan Bangunan yang berisi kewajiban para wajib pajak tanpa perlu menunggu .... terlebih dulu.
Sumber https://mediapembelajaran87.blogspot.com/
A. Berilah tanda silang pada jawaban yang benar di bawah ini!
1. UUD 1945, Pasal 1 ayat 3 mengatakan bahwa Indonesia adalah ....
a. negara demokrasi c. negara hukum
b. negara monarki d. negara kertagama
2. Semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam ....
a. hak azasi manusia c. pemerintahan
b. hukum d. negara
3. Pengertian peraturan perundang-undangan, yaitu ....
a. hukum yang diatur oleh negara demi kepentingan masyarakat
b. hukum yang sah secara legal dan mengikat warga negara saja
c. hukum yang dibuat oleh aparatur negara untuk ditaati oleh penguasa
d. hukum yang dibuat secara tertulis yang mengatur segala sendi kehidupan
4. Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia terbagi dua. Yaitu ....
a. peraturan perundangan tingkat daerah dan tingkat provinsi
b. peraturan perundangan tingkat pusat dan tingkat daerah
c. peraturan perundangan tingkat provinsi dan tingkat pusat
d. peraturan perundangan tingkat dasar dan tingkat atas
5. Peraturan ini dibuat oleh aparatur negara dan berlaku untuk seluruh wilayah di Indonesia. Nama peraturan ini adalah ....
a. peraturan perundangan tingkat pusat
b. peraturan perundangan tingkat provinsi
c. peraturan perundangan tingkat daerah
d. peraturan perundangan tingkat atas
6. Manfaat peraturan perundang-undangan, kecuali ....
a. memberikan petunjuk dan batasan bagi lembaga-lembaga negara
b. menjamin hak-hak warga negara
c. menjaga ketertiban di tengah masyarakat
d. mengamankan wilayah milik pribadi setiap warga negara
7. Tata urutan peraturan perundang-undangan, kecuali ....
a. UUD 1945
b. peraturan Pemerintah pengganti undang-undang (perpu)
c. peraturan Gubernur Provinsi
d. ketetapan MPR
8. Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang (perpu) dibuat oleh presiden jika terjadi hal-hal tertentu yang mendesak seperti di bawah ini, kecuali ....
a. DPR berhak menolak atau menerima rancangan Perpu tersebut, dengan tidak melakukan perubahan
b. perpu bisa dirubah oleh DPR
c. jika DPR telah menolak, maka Perpu tersebut harus dibatalkan
d. perpu harus diajukan oleh presiden kepada DPR dalam persidangan DPR berikutnya
9. Peraturan perundangan di tingkat pusat seperti Peraturan Lembaga Negara atau badan negara yang dianggap sederajat dengan Presiden adalah ....
a. peraturan menteri
b. peraturan Ditjen
c. peraturan Kepala LPND
d. peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU)
10. Pemerintah provinsi DKI Jakarta, dan pemerintah provinsi lainnya memiliki peraturan perundangan tentang larangan merokok. Jenis peraturan ini termasuk ....
a. peraturan perundangan tingkat pusat
b. peraturan perundangan tingkat daerah
c. peraturan perundangan yang berhubungan langsung dengan kehidupan pemerintah
d. peraturan perundangan yang tidak berhubungan langsung dengan kehidupan masyarakat
LATIHAN 2
B. Jawablah pertanyaan berikut ini!
1. Mengapa warga di suatu lingkungan masyarakat membutuhkan peraturan perundang-undangan?
Jawab: .......................
2. Apabila pada suatu negara tidak dibuat peraturan perundangundangan, apa yang akan terjadi?
Jawab: .......................
3. Sebutkan urutan peraturan perundang-undangan menurut Tap MPR No. III/MPR/2000, sertakan dengan contoh
Jawab: .......................
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 29 Tahun 2005, berisi tentang?
Jawab: .......................
5. Peraturan tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan, Keindahan Kota adalah peraturan daerah Bandung nomor?
Jawab: .......................
LATIHAN 3
c. Isilah titik-titik di bawah ini!
1. Menurut UUD 1945 Pasal ... hasil amandemen, negara Indonesia adalah negara .... Oleh karena itu semua warga negara harus ... dan ... terhadap hukum ... yang ....
2. Peraturan perundang-undangan di ... dibuat oleh kepala daerah dengan meminta persetujuan dari ....
3. Manfaat dari tegaknya ... tersebut dapat tercapai apabila ... mematuhinya.
4. Peraturan Pemerintah (PP) dibuat oleh ... untuk memudahkan .... atau ... undang-undang.
5. UU Republik Indonesia No ... tentang perubahan UU No. 21 Tahun 1997, mengenai .... Hak Atas Tanah dan Bangunan yang berisi kewajiban para wajib pajak tanpa perlu menunggu .... terlebih dulu.
