Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer
Beranda / INFO PENTING

ANGGARAN DASAR (AD) DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART) ASOSIASI GURU BAHASA DAN SASTRA INDONESIA



ANGGARAN DASAR

ASOSIASI GURU BAHASA DAN SASTRA INDONESIA 

BAB I


NAMA, WAKTU, DAN KEDUDUKAN

Pasal 1

Nama

Organisasi ini bernama Asosiasi Guru Bahasa dan Sastra Indonesia disingkat AGBSI

Pasal 2

Waktu

(1)   Organisasi ini dideklarasikan pada tanggal 1 Desember 2007 di Pusat Bahasa Jakarta.

(2)   Organisasi ini disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-23.AH.01.06 tahun 2009 tertanggal 24 Februari 2009. 

Pasal 3

Kedudukan

AGBSI Pusat berkedudukan di Kota Bandung.  

BAB II

DASAR DAN SIFAT

Pasal 4

Dasar

AGBSI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 5

Sifat

AGBSI adalah organisasi profesi yang bersifat terbuka, independen, dan nonpartai politik.  

BAB III

VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI 

Pasal 6

Visi

AGBSI mempunyai visi Terwujudnya Guru Bahasa dan Sastra Indonesia yang Profesional, Bermartabat, dan Berwibawa. 

Pasal 7

Misi

AGBSI mempunyai misi:

(1)   Membentuk guru Bahasa dan Sastra Indonesia yang bertakwa, mandiri, teladan, dan berjiwa sosial.

(2)   Meningkatkan profesionalisme guru bahasa dan sastra Indonesia.

(3)   meningkatkan kualitas pendidikan bahasa Indonesia sebagai upaya turut memajukan pendidikan nasional.

(4)   Meningkatkan pelayanan guru Bahasa dan Sastra Indonesia kepada masyarakat melalui profesinya.

(5)   Memberikan perlindungan profesi bagi Guru Bahasa dan Sastra Indonesia dalam menjalankan tugasnya.

(6)   Meningkatkan kesejahteraan guru bahasa dan sastra Indonesia selaras dengan profesinya dan tidak bertentangan dengan norma-norma yang berlaku serta tidak merendahkan harkat martabatnya. 


Pasal 8

Tujuan

AGBSI bertujuan:

(1)   Menyumbangkan darma baktinya untuk kepentingan bangsa dan negara.

(2)   Mewadahi dan menyalurkan aspirasi, prakarsa, dan pemikiran anggota.

(3)   Meningkatkan tanggung jawab dan peran aktif seluruh anggota.

(4)   Menghimpun dan mengelola segala bentuk potensi/ sumber daya anggota.

(5)   Membantu meningkatkan kesejahteraan anggota.

(6)   Mendorong peningkatan profesionalisme.

(7)   Menumbuhkan rasa solidaritas antaranggota.  


Pasal 9

    Strategi

AGBSI dalam mencapai tujuan mempunyai strategi:

(1)   Melakukan pengkajian dan pengembangan  teori serta model pembelajaran.

(2)   Mengembangkan fasilitas/ media dan teknologi pembelajaran untuk meningkatkan pengetahuan  dan wawasan keilmuan serta penguasaan teknologi.

(3)   Mengembangkan potensi kreativitas guru bahasa dan sastra Indonesia dalam bidang kebahasaan dan kesusastraan, keorganisasian, serta sosial.

(4)   Menyusun dan menetapkan kode etik Guru Bahasa dan Sastra Indonesia untuk menjaga serta meningkatkan kehormatan dan martabatnya.

(5)   Memelihara dan membina terlaksananya kode etik Guru Bahasa dan Sastra Indonesia

(6)   Memberikan bantuan/ perlindungan hukum bagi Guru Bahasa dan Sastra Indonesia dalam menjalankan profesinya.

(7)   Menyelenggarakan pelatihan bagi guru bahasa dan sastra Indonesia untuk meningkatan kompetensinya.

(8)   Melakukan pengkajian dan analisis terhadap kurikulum bahasa Indonesia serta pelaksanaannya.

(9)   Menjalin kerja sama dengan pemerintah, organisasi profesi, perguruan tinggi, pers, dan organisasi kemasyarakatan lain.  

BAB IV

KEDAULATAN DAN KEANGGOTAAN

Pasal 10

Kedaulatan

Kedaulatan organisasi berada di tangan anggota dan dilaksanakan oleh Kongres, rapat wilayah, dan rapat umum anggota, dengan ketentuan :

(1)     Kongres merupakan wewenang tertingi organisasi di tingkat pusat.

(2)     Rapat wilayah merupakan wewenang tertinggi di tingkat provinsi.

(3)     Rapat daerah merupakan wewenang tertinggi di tingkat kabupaten/ kota. 

Pasal 11

Keanggotaan

AGBSI terdiri atas anggota biasa, anggota kehormatan, dan anggota luar biasa.

(1)     Anggota biasa, adalah Guru Bahasa dan Sastra Indonesia di sekolah/ madrasah baik negeri maupun swasta yang terdaftar.

(2)     Anggota kehormatan adalah organisasi atau perorangan yang diangkat oleh kongres AGBSI karena jasanya terhadap AGBSI dan kepentingannya bagi pengembangan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia.

(3)     Anggota luar biasa adalah mereka yang telah menunjukkan jasa dan karyanya dalam dunia pendidikan bahasa dan sastra Indonesia 


BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 12

Hak

(1)    Setiap anggota mempunyai kedudukan yang sama dalam organisasi.

(2)   Setiap anggota mempunyai hak menyatakan pendapat memilih dan dipilih.

(3)   Setiap anggota berhak mendapatkan dukungan, penghargaan, tanda jasa, dan tanda kehormatan.

(4)   Tata cara pemberian penghargaan lebih lanjut diatur oleh ART.

(5)   Setiap anggota berhak mendapatkan bantuan hukum dalam menjalankan tugas dan profesinya.

Pasal 13

Kewajiban

(1)     Setiap anggota berkewajiban untuk tunduk mematuhi AD/ ART.

(2)   Setiap anggota berkewajiban untuk menjaga dan menjunjung tinggi nama baik serta kehormatan.

(3)   Setiap anggota berkewajiban menjalankan tugas dan profesinya sesuai dengan kode etik.

(4)   Setiap anggota membayar iuran anggota yang diatur dalam ART.

(5)   Setiap anggota mencurahkan segenap perhatian dan pemikiran untuk kemajuan organisasi.

(6)   Kode etik lebih lanjut diatur dalam ART.


Pasal  14


Kepengurusan

Kepengurusan terdiri atas :

1.      Dewan Pimpinan Pusat (DPP) yaitu:

  1. Ketua umum
  2. Empat orang ketua
  3. Sekretaris umum
  4. Dua orang sekretaris
  5. Bendahara umum
  6. Dua orang Bendahara
  7. Ketua-ketua divisi  

2.      Dewan Pimpinan Wilayah/ DPW

A. Pengurus Harian

a.    Ketua

b.    Wakil ketua

c.    Sekretaris

d.   Wakil sekretaris

e.    Bendahara

f.     Wakil bendahara

g.    Ketua-ketua seksi


3.      Dewan Pimpinan Daerah/ DPD

A. Pengurus Harian

a.    Ketua

b.    Wakil ketua

c.    Sekretaris

d.   Wakil sekretaris

e.    Bendahara

f.     Wakil bendahara

g.    Ketua-ketua seksi 

Pasal 15

Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO)


(1)   MPO dibentuk oleh kongres.

(2)   MPO beranggotakan maksimal 18 34 orang yang merupakan representasi daerah.

(3)   Tugas dan kewenangan diatur dalam anggaran rumah tangga.

(4)   MPO berfungsi mengawasi dan memberikan pertimbangan kepada DPP. baik diminta maupun tidak diminta.

Pasal 16

Pertanggungjawaban

1.      Badan Pengurus pusat bertanggung jawab kepada kongres.

2.      Pengurus wilayah bertanggung jawab kepada rapat wilayah.

3.      Pengurus daerah bertanggung jawab kepada rapat daerah.

4.      Masa bakti kepengurusan DPP, DPW, dan DPD selama lima tahun.

Pasal 17

Musyawarah dan Rapat-rapat

1.      Jenis musyawarah:

a.       Kongres.

b.      Rapat koordinasi nasional (Rakornas).

c.       Rapat koordinasi wilayah (Rakorwil).

d.      Rapat koordinasi daerah (Rakorda).

e.       Kongres Luar Biasa.

2.      Tata Cara kongres lebih lanjut diatur dalam ART.


BAB VII

KEUANGAN

Pasal 18

1.      Keuangan Asosiasi diperoleh dari iuran anggota dan usaha-usaha lain yang sah dan tidak mengikat.

2.      Besarnya iuran anggota ditetapkan melalui kongres AGBSI. 


BAB  VIII 


LAMBANG DAN BENDERA ORGANISASI

Pasal 19

Lambang Organisasi

(1)   Lambang berbentuk buku (hijau) yang terbuka dengan pena (hitam) dan bendera (merah putih)





(2)   Penjelasan mengenai makna lambang organisasi, akan diatur kemudian.

Pasal 20

Bendera Organisasi

  1. Warna dasar bendera putih dengan lambang dan tulisan AGBSI berwarna putih
  2. Bendera Organisasi berukuran 90 cm x120 cm 
Pasal 21

Perubahan Anggaran Dasar

Penetapan dan Perubahan Angaran dasar hanya dapat dilakukan rapat anggota melalui Kongres AGBSI.

Pasal 22

Ketentuan Penutup

1.      Landasan AGBSI yang berupa AD ART disahkan dalam Kongres I.

2.      Hal yang belum diatur dalam anggaran dasar akan ditentukan dalam anggaran rumah tangga serta peraturan-peraturan lainnya.

3.      Anggaran dasar ini berlaku sejak ditetapkan.


Ditetapkan di: Jakarta

Pada Tanggal: 10 Oktober 2018

ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART)

ASOSIASI GURU BAHASA DAN SASTRA INDONESIA

 


BAB I


 KEORGANISASIAN

Pasal 1

Struktur Organisasi


Amanat kongres dilaksanakan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) AGBSI.

Pasal 2


 Tugas dan Wewenang DPP


(1)     Melaksanakan keputusan-keputusan Kongres.

(2)   Melaksanakan konsolidasi organisasi.

(3)Menentukan/ menetapkan aturan-aturan pelaksanaan yang belum ditetapkan dalam AD.

(4)   Melaksanakan rakornas dan kongres.

(5)   Memberikan rekomendasi penerimaan dan pemberhentian anggota AGBSI.

(6)   Menjalin hubungan dengan pihak lain.

(7)   Memerhatikan saran dan pendapat MPO.

(8)   Bertanggung jawab kepada kongres. 

Pasal 3


Tugas dan Kewenangan MPO


1.      Mengusulkan penyelenggaraan Musyawarah Luar Biasa atas pengusulan lebih dari setengah Rakorwil.

2.      Menyelenggarakan Rapat Koordinasi sekurang-kurangnya sekali dalam enam bulan.

3.      Mengangkat seorang Koordinator dari dan oleh anggota MPO.

Pasal 4

Tugas dan Kewenangan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW)

1.      Mengkoordinasi kegiatan organisasi di wilayah kerjanya.

2.      Menyosialisasikan kebijakan-kebijakan DPP.

3.      Mengangkat seorang ketua DPD.
BAB II

KEPENGURUSAN ORGANISASI


Pasal 5

Divisi-divisi dan seksi-seksi AGBSI Meliputi:

a.  Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia

b.      Informasi dan Komunikasi

c.       Penelitian dan Pengembangan

d.      Perlindungan Hukum dan Advokasi

e.       Peningkatan Kesejahteraan Guru

f.       Organisasi dan Kerjasama Antarlembaga

BAB III

Permusyawarahan

Pasal 6

Kongres

  1. Kongres adalah musyawarah anggota yang mempunyai kekuasaan tertinggi.
  2. Kongres dilaksanakan lima tahun sekali
  3. Peserta kongres terdiri dari:

a.     Delegasi yang diberi mandat oleh pengurus DPP, DPW, dan DPD.

b.     Undangan.

c.     Peninjau.

  1. Tata cara pemilihan ketua umum dan persidangan ditetapkan dalam pleno. 
Pasal 7

Musyawarah Luar Biasa (Muslub)

1.      Dalam keadaan tertentu dapat dilaksanakan Muslub

2.      Muslub dapat dilaksanakan jika:

a. Lebih dari setengah DPP tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik.

b. DPP melanggar ketentuan organisasi

c. Diusulkan oleh lebih dari separuh jumlah anggota

Pasal 8

Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas)

1.      Rakornas sekurang-kurangnya satu tahun sekali yang diikuti oleh DPP, MPO, dan DPW.

  1. Rakornas dinyatakan sah apabila memenuhi kuorum. 
Pasal 9

Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda)

  1. Rakorda bisa dilaksanakan bila dipandang perlu.
  2. Rakorda diadakan oleh DPW dengan mengundang DPP. 
BAB IV

KEUANGAN

Pasal 10

Sumber Keuangan

Keuangan organisasi diperoleh dari:

(1)      Iuran anggota dibayar setahun sekali sebesar Rp100.000,00.

(2)     Usaha-usaha lain yang sah dan tidak mengikat. 


                                                            Pasal 11

                                                  Pengelolaan Keuangan

Dana yang diperoleh digunakan untuk:
1. Peningkatan mutu layanan anggota AGBSI.

  1. Kegiatan yang telah diprogramkan AGBSI.
  2. Pembinaan anggota AGBSI.
  3. Biaya rumah tangga dan operasional AGBSI.
  4. kegiatan sosial/ kemasyarakatan.
  5. Advokasi Anggota 

                                                            Pasal 12

                                                    Penyimpanan

1.Keuangan AGBSI disimpan di bank dalam bentuk rekening/ tabungan a.n. AGBSI

2.Untuk kepentingan biaya operasional organisasi, disimpan  dan menjadi

  tanggung jawab bendahara sebagai pemegang kas kecil AGBSI.

3.Pencairan dana harus dilakukan atas sepengetahuan Ketua Umum AGBSI.


BAB V

KEGIATAN

Pasal 11

Kegiatan organisasi meliputi :

  1. Memberikan pelayanan kepada anggota.
  2. Mendorong terwujudnya profesionalisme Guru Bahasa dan Sastra Indonesia.
  3. Memperjuangkan Kesejahteraan Guru Bahasa dan Sastra Indonesia.
BAB VI

KODE ETIK AGBSI

Pasal 12

(1)   Kode Etik disusun oleh tim yang dibentuk oleh presidium dalam kongres I.

(2)   Ketetapan tim kode etik menjadi bagian yang tak terpisahkan dari AD ART AGBSI  

BAB VII

PERUBAHAN ART

Pasal 13

Penetapan dan perubahan ART hanya dapat dilakukan oleh anggota melalui kongres.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 14

1.      Hal-hal yang belum diatur dalam ART akan ditentukan dalam peraturan-peraturan organisasi.

2.      ART ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal: 10 Oktober 2018

Komisi 1 (Organisasi & AD ART)

Ketua                     :  Moch. Khabib Shaleh

Wakil Ketua         :  May Milian

Sekretaris              : Amin Yusuf                       


BAHASA INDONESIA ANUGRAH TUHAN

                                                  (Himne AGBSI)

TERPUJILAH TUHAN MAHA KUASA

TLAH KAU CIPTAKAN INDONESIA RAYA

NEGERI YANG INDAH PENUH PESONA

BANGSA YANG RAMAH BERBUDI BAHASA


WAHAI BANGSAKU CINTAI NEGERIMU

JUNJUNG TINGGI BAHASA PERSATUAN

JADIKAN SEBAGAI JATI DIRIMU

MESKI BERBEDA TETAP BERSATU


BERSATU...

BERJAYA...

BERBUDI BAHASA DALAM KEMAJUAN


CINTAILAH...

SYUKURILAH...

BAHASA INDONESIA ANUGRAH TUHAN




Sumber https://zuhriindonesia.blogspot.com/